Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya,yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997)

Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Prinsip yang dianut dalam hukum administrasi merupakan dasar atau landasan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Penyelenggaraan tersebut selalu meletakkan pada prinsip berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tersebut dijadikan landasan dalam hukum administrasi yang merupakan instrumen dalam pengendalian masyarakat (Lutfi, 2004:9). Hukum Tata Lingkungan (HTL), mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Bidang garapannya meliputi (Taufik, 2004:11): tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta masyarakat, tata cara peningkatan pelestarian fungsi lingkungan, tata cara penumpahan dan pengembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan dan pemulihan lingkungan serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup.

Salah satu keterancaman bagi lingkungan hidup menurut ahli hukum lingkungan (N.H.T. Siahaan, 2004:56), adalah kehadiran pembangunan sebagai kebutuhan bagi masyarakat dan bangsa. Kehadiran pembangunan mungkin tidak akan menyumbang kerusakan tata ekologi separah yang terjadi sekarang, bila paradigma atas pembangunan itu dilihat sebagai hubungan yang tidak bertolak belakang dengan persoalan lingkungan. Akan tetapi, justru pembangunan ditafsirkan sebagai tujuan dari segalanya karena kecenderungan pembangunan itu dapat menyelesaikan kemiskinan, keterbelakangan dan masalah-masalah sosial ekonomi lainnya.

Perkembangan pembangunan nasional menunjukkan bahwa sejak era 1970-an sampai sekarang ini, perhatian terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam gerak maju pembangunan nasional makin menguat dan mengkristal dimata pengambil keputusan negeri ini.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan agar dalam segala usaha pendayagunaannya tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kelestarian fungsi dan kemampuannya, sehingga disamping dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat tetap bermanfaat pula bagi generasi mendatang.

Sesuai Peraturan Presiden nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, disebutkan bahwa, ”sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource based economy) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (life support system).

Didalam penyelenggaran tugas-tugas administrasi negara (Ridwan, 2007:187), pemerintah banyak mengeluarkan kebijaksanaan yang dituangkan berbagai bentuk Kebijakan, salah satu kebijakan pembangunan lingkungan hidup menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 Bab 32 Huruf C (Arah Kebijakan), khususnya Aspek Pembangunan Lingkungan Hidup, diarahkan untuk antara lain :

1. Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

2. Meningkatakan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup ditingkat nasional dan daerah.

3. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemaran lingkungan.

4. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan.

5. Meningkatkan kepastian pengelola lingkungan hidup baik ditingkat nasional maupun daerah terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana.

6. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.

7. Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan diri terhadap bencana.

Memperhatikan komitmen bangsa Indonesia terhadap lingkungan hidup dalam agenda pembangunan nasionalnya tersebut di atas, menunjukkan kepedulian tinggi melindungi lingkungan hidup dari ancaman kerusakan atau pencemaran akibat menguatnya aktivitas pembangunan nasional dalam jangka panjang. Kepedulian bangsa Indonesia terhadap lingkungan hidup ini, secara teoritis-idealistis adalah sebauah tuntutan yang sulit terhindarkan oleh pemegang kekuasaan dalam mengartikulasikan gerak maju pembangunan itu sendiri, terutama implikasinya terhadap masalah lingkungan hidup di tanah air.

1. Aktualisasi prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup ini dimaknai sebagai upaya mewujudkan lingkungan hidup terhindar dari resiko pencemaran atau perusakan akibat kecerobohan atau kelalaian pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan yang dilakukannya, seperti kegiatan perusahaan-perusahaan industri di tanah air.

Intensitas kegiatan perusahaan industri nasional yang semakin meningkat, cepat atau lambat berimplikasi pula pada timbulnya resiko pencemaran lingkungan hidup, oleh sebab itu upaya penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan konsisten sekurang-kurangnya dapat mencegah lingkungan hidup terhindar dari ancaman dan pencemaran limbah industri, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Landasan penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut merujuk pada ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang menyebutkan bahwa : “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup”.

Pasal 14 ayat (1) UUPLH menegaskan pula bahwa : “Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Kegiatan perusahaan industri mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup, upaya penerapan prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup ini diatur pula dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, bahwa: “Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan.

Prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup, secara teoritis-idealistis adalah sebuah prinsip yang menghendaki upaya-upaya konkret dilapangan untuk mewujudkan eksistensi kelestarian fungsi lingkungan hidup secara terus-menerus dari ancaman pencemaran atau kerusakan dari ancaman pencemaran atau kerusakan akibat kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha atau kegiatan. Idealisme yang melandasi prinsip ini pada intinya adalah proses atau cara yang tepat untuk melakuan beragam upaya untuk mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

a. Amdal sebagai piranti pengendalian dampak lingkungan

Konsep amdal sebagai salah satu piranti penting dalam upaya mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dari ancaman dan pencemaran limbah industri. Amdal sebagai nilai esensial karena diterima sebagai instrumen nasional, sehingga menjadi komitmen perusahaan-perusahaan nasional untuk mengaktualisasikan dalam aktivitas ekonominya.

Pengaturan Amdal dalam perundang-undangan nasional melalui Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 (UUPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 dinyatakan : “Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaran usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 5 ayat (1) UUPLH menghendaki pula bahwa: “setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat penimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”.

Berdasarkan konsep Amdal dalam peraturan tersebut, bahwa Amdal sebagai alat instrumen hukum yang memiliki makna dan arti penting untuk melindungi, khususnya yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang kegiatannya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kelangsungan lingkungan hidup.

Kepentingan Negara terhadap lingkungan hidup dapat ditelaah dari Penjelasan Umum UUPLH yang menggarisbawahi bahwa lingkungan hidup di Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan RahmatNya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta mahluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas itu sendiri.

b. Pengelolaan limbah oleh industri

Upaya lain dalam pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan oleh pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan industri nasional adalah pengelolaan limbah industrinya. Selain Amdal yang disyaratkan oleh UUPLH, upaya pengelolaan limbah industri ini menjadi kewajiban pula pelaku usaha untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup akibat limbah yang dihasilkan.

Karakteristik limbah industri sebagaimana dipahami mengandung bahan-bahan organik dan non organik yang berpotensi merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup secara permanen, karena bahan-bahan ini mengandung zat-zat kimia yang jika dibuang sembarangan dapat membahayakan kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup.

Pengelolaan limbah industri secara teknis operasional adalah secara teknis operasional adalah proses industri dapat mencegah atau mengeliminasi sisa-sisa bahan produksi berwujud limbah itu, tidak mencemari lingkungan hidup. Proses indsustri dalam pengelolaan limbahnya dapat berwujud modifikasi proses industri, daur ulang limbah industri, pemilihan jenis teknologi pengolah limbah industri dan relokasi industri (syamsuharya, 2008: 290).

Upaya modifikasi proses industri ini diharapkan dapat membantu industri mengurangi sisa-sisa bahan produksi, karena modifikasi proses ini merupakan sebuah metode yang dapat membantu untuk mengurangi beban pencemaran terhadap lingkungan hidup. Selain itu juga upaya daur ulang limbah industri dalam kerangka pengelolaan limbah ini, secara teoritis atau praktis ditujukan untuk kepentingan ekonomi industri meningkatkan kinerja sistem produksinya dengan optimal dalam rutinitas kegiatan industri.

Sumber :

 http://sasongkosigid.blogspot.com/2008/02/fungsi-lingkungan.html

 http://www.3sfirm.com/index.php/journal/41-karya-tulis/84-rosmini